Now loading.
Please wait.

Menu

+62 21 29627725

secretariat@inaga-api.or.id

single image
President Messages

Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API) adalah organisasi profesi yang mewakili sektor Panas Bumi dan merupakan wadah bagi para profesional dan pengembang industri Panas Bumi yang bersifat non politik, non-profit serta tidak memiliki afiliasi politik. API tidak menginduk kepada Asosiasi Energi Terbarukan lainnya di Indonesia. API berdiri sendiri tapi API akan bekerjasama dan berkoordinasi dengan Asosiasi-Asosiasi Energi Terbarukan lainnya untuk memajukan Energi Terbarukan di Indonesia, khususnya Panasbumi. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM, atas supportnya yang luar biasa bagi pengembangan Panasbumi dan API tetap berkomitmen untuk menjadi mitra terpercaya Pemerintah dalam mensupport pengembangan Panas Bumi di Indonesia.

Selama periode kepengurusan baru ini, fokus kita adalah mensupport Pemerintah memaksimalkan kontribusi Panasbumi didalam bauran “energy mix” ditahun 2025 sebagai bagian dari kemandirian energi dan ketahanan energi nasional seperti yang tertuang didalam PP 79/14 mengenai Kebijakan Energi Nasional. Kontribusi Pabum yang ditagetkan didalam bauran energi ditahun 2025 adalah sekitar 7,200 MW dimana saat ini baru sekitar 1,808.5 MW yang telah dan akan segera COD. Kekurangan sekitar 5,390 MW, tidak mungkin terkejar dalam waktu sisa 7 tahun ini. Sehingga saat ini Pemerintah merencanakan untuk merevisi target di atas menjadi sekitar 3,000 MW ditahun 2025 dan menjadi 3,580 MW ditahun 2027. API akan terus mengawal target baru ini supaya bisa tercapai dan tidak perlu direvisi lagi agar dapat memaksimalkan kontribusi Pabum didalam bauran energi tahun 2025.

Tahun 2017 akan segera berganti. Tahun ini adalah tahun yang berat bagi pengusahaan Panas Bumi di Indonesia setelah berlari cukup cepat mulai tahun 2009. Kita masih ingat, industri Panasbumi ini sempat mati suri setelah krisis ditahun 1998 dimana industri ini sempat booming ditahun 80-90an. Banyak investor yang saat itu berinvestasi di Indonesia melakukan kerjasama dengan Pertamina melalui Kerjasama operasi dibeberapa wilayah tertentu, sebut saja Wayang Windu, SOL, dll. Sayangnya terjadi krisis moneter ditahun 1998 yang membuat beberapa investor membatalkan investasinya di Indonesia dan bahkan ada yang hengkang dengan tuntutan yang akhirnya dimenangkannya.

Deregulasi Panasbumi terjadi ditahun 2003 dengan disahkannya peraturan perundangan Pabum yang baru yaitu Undang-undang Panas Bumi Nomor 27/2003, yang kemudian disusul oleh Peraturan Pemerintah Nomor 59/2007. Deregulasi ini memungkinkan IPP mempunyai Wilayah Kerja Panasbumi sendiri tanpa harus melakukan kerjasama operasi dengan Pertamina. API kemudian bekerja bersama-sama Pemerintah untuk merumuskan peraturan-peraturan penunjang yang mendukung roda investasi Panasbumi bergulir lagi. API dan Pemerintah sepakat bahwa untuk menarik investasi di panasbumi, diperlukan tarif yang menarik yang sesuai dengan resiko yang diambil oleh Pengembang. Evolusi tarif panasbumi dimulai dengan dikeluarkannya Permen tarif yang berdasarkan BPP, HPS dan akhirnya dikeluarkan Permen tarif dengan ceiling 9.7 sen diikuti oleh Permen Penugasan ke PLN dan Permen-Permen penunjang lainnya. Puncaknya adalah ditahun 2014, dikeluarkannya Permen Ceiling Tariff dengan metodologi Avoided Cost serta diterbitkannya UU Panasbumi yang baru dan rencana penerbitan Permen Sliding Scale Tariff yang semakin membuat industri Panasbumi menjadi sangat seksi. Namun, pergantian kepemimpinan di tubuh Kementrian ESDM yang lebih menekankan azas affordability to the people membuat roda pergerakan industri Panas Bumi mendingin kembali.

Peraturan perundangan meminta harga Panas Bumi sesuai dengan azas keekonomian yang berkeadilan, yaitu memenuhi keekonomian proyek serta harganya terjangkau oleh pembeli. Karena azasnya saat ini lebih menekankan kepada affordability to the people, maka dikeluarkanlah peraturan baru terhadap tarif yang kembali memakai referensi Biaya Pokok Produksi (BPP) dari pembeli. Didalam peraturan tersebut di atur bahwa harga sesuai dengan BPP setempat kecuali untuk Sumatera, Jawa dan Bali, jika BPP setempat lebih kecil atau sama dengan BPP nasional, penyelesaiannya adalah B to B.

Untuk kondisi saat ini, yang didominasi oleh penemuan cadangan dengan kapasitas kecil, memenuhi azas keekonomian yang berkeadilan seperti yang dimaksud diatas selalu akan menghasilkan ‘gap’ yang cukup besar (kalo penemuan kapasitas besar, ceritanya akan lain). Gap ini biasanya selalu diambil oleh Pemerintah melalui penugasan kepada Pembeli. Karena Pemerintah sudah mendeklarasikan tidak akan ada subsidi lagi kedepannya, gap ini harus dibagi antara Pengembang dan Pembeli yang tentu saja sangat berat bagi kedua belah pihak. Namun begitu, baru-baru ini PLTP Rantau Dedap dan PLN dapat membuktikan bahwa mekanisme perundingan B to B bisa juga dilaksanakan dan mendapatkan kesepakatan yang sesuai dengan azas keekonomian yang berkeadilan. API percaya bahwa ini adalah niat serius Pemerintah dan PLN untuk tetap mendukung pengembangan Panasbumi di Indonesia. Sehingga, API berharap kepada Pemerintah agar proses penyelesaian perundingan antara Rantau Dedap dengan PLN dapat juga diterapkan ke proyek-proyek lainnya yang saat ini sedang dalam permasalahan yang sama untuk memberikan semangat baru bahwa PLN dan Pemerintah tidak akan menelantarkan pengembang-pengembang yang serius.

API melihat masih banyak cara yang bisa diusahakan oleh Pemerintah dan Pengembang untuk bisa menurunkan gap tersebut yang antara lain berupa:

1. Incentives

* PPN dalam negeri tidak dipungut. Sudah pernah didsikusikan tapi kelihatannya agak susah implementasinya

* Penghapusan pungutan-pungutan pajak atau non pajak saat masa sebelum produksi. Kalo perlu penghapusan PPH Badan. Panasbumi sebagai penggerak ekonomi saja. Pemerintah menikmati multiplier effectnya. Karena panasbumi bukan komoditi sehingga kalo dibiarkan menjadi dormant resources

2. Kepastian Regulasi

Regulasi yang berubah-ubah membuat pengusahaan kurang menarik dan menaikan tingkat resiko investasi

3. Kepastian Tata Waktu

Waktu COD yang lebih cepat (6 tahun) dengan kepastian. PPA, perijinan-perijinan utama serta konsep sliding scale tariff sudah ada saat tender

4. Dukungan Aktif Pemerintah

* Pemerintah Daerah turut aktif membantu dengan mensinkronisasikan program infrastruktur daerah dengan pengembangan Panasbumi di daerahnya serta terjun langsung untuk ikut mensosialisasikan proyek tersebut sehingga dapat meredam isu sosial yang biasanya selalu terjadi dan memperlancar proses pembebasan tanah

* Government drilling untuk mengurangi resiko eksplorasi

* Dana murah untuk mensupport competitiveness. Saat ini keberadaan SMI masih diprioritaskan bagi perusahaan Pemerintah

5. Efficiency dan Teknologi Breakthorugh

Efficiency dan optimisasi biaya di hulu dan hilir agar mendapatkan harga yang kompetitif dan komitment pengembang untuk menjalankan program sesuai dengan janji didalam paket tender

Usulan diatas sudah pernah disampaikan ke Menteri ESDM sebagai masukan dari API saat Permen 12 yang mengatur harga baru EBT dikeluarkan. Sehingga API menawarkan forum bersama antara ESDM (EBTKE, DJK) dan PLN sebagai tindak lanjutnya untuk melakukan kajian perhitungan dengan asumsi-asumsi diatas dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar “gap” keekonomian berkeadilan dapat diturunkan.

Kami juga mengerti bahwa saat ini penugasan kebeberapa BUMN menjadi salah satu prioritas Pemerintah didalam usahanya menurunkan ‘gap’ tersebut. Namun yang harus diingat adalah pendanaan untuk membangun Panasbumi tidak murah. Saat ini biayanya sekitar 4-5 juta dollar/MW, kalo kita bicara 1000 MW saja besarnya biaya yang dibutuhkan sekitar 4-5 billion dollars atau 50-60 trilyun. Ini tidak mungkin tanpa adanya keterlibatan swasta didalam pembiayaannya. Jadi apapun strateginya, keterlibatan swasta tetap diperlukan bagi pengembangan Panasbumi di Indonesia.

Selain hal-hal diatas, API juga akan tetap melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan sebelumnya seperti event tahunan IIGCE yang penyelenggaraan tahun depan akan dipimpin oleh Sdr. Ikbal Nur dari Geodipa, program kerjasama pengembangan SDM dengan lembaga-lembaga nasional dan internasional, perluasan organisasi dengan mengaktifkan beberapa Komisariat Daerah baru dan Student Chapter serta memberdayakan keberadaan website API dengan menjadikannya sebagai pusat informasi Panasbumi di Indonesia.

Sebagai penutup, pengembangan panasbumi adalah kepentingan kita bersama sehingga perlu kerjasama yang erat dan komitmen semua stakeholders dibawah leadership kementerian ESDM. Untuk pengurus baru, terimakasih atas kesediannya. Bersama kita bisa membuat panasbumi menjadi hebat lagi.